Gubernur Melki Usulkan Pantura Flores, Presiden Prabowo Setujui dan Perintahkan Menteri PU Tindak Lanjuti

NTT — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar pemerintah pusat membuka dan membangun Jalur Pantai Utara (Pantura) Flores. Usulan tersebut mendapat persetujuan Presiden Prabowo yang langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk menindaklanjutinya.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat rapat penanganan gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/Wakanga Mere, Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Gubernur Melki menyampaikan bahwa pembangunan Jalur Pantura Flores penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka akses ekonomi, sekaligus menjadi jalur alternatif dalam mobilisasi bantuan ketika terjadi bencana.

“Sejak kejadian tahun 1992 ke sini, jalur utara kami ini jadi penentu pergerakan bantuan. Kalau tidak bisa digerakkan, berarti melalui udara atau laut,” ujar Melki.

Melki kemudian meminta Presiden Prabowo mendukung pembukaan akses jalan lintas utara Flores yang selama ini menjadi cita-cita masyarakat Flores.

“Izin, Pak Presiden, sejak zaman Pak Ben Mboi dulu menjadi mimpinya, kalau bisa utara kita buka, Pak Presiden. Kalau utara dibuka, sektor produksi, pariwisata, ekonomi kita di utara itu terbuka. Flores bisa berkembang lebih baik lagi. Jalan lintas utaranya kita buka,” katanya.

Presiden Prabowo kemudian memastikan usulan yang disampaikan Gubernur Melki.

“Maksudnya terbuka pakai apa?” tanya Prabowo.

“Jalan lintas utara, Pak Presiden,” jawab Melki.

Presiden Prabowo pun memberikan arahan kepada Menteri PU Dody Hanggodo untuk memasukkan usulan tersebut dalam perencanaan pembangunan.

“Rencanakan, Menteri PU,” perintah Prabowo.

Menteri Dody kemudian memastikan bahwa rencana pembangunan jalur tersebut telah masuk dalam perencanaan.

“Sudah direncanakan,” jawab Dody.

Pantura Flores Mencakup 16 Ruas dan 437,29 Kilometer

Rencana penanganan Jalur Pantura Flores mencakup 16 ruas jalan dengan total panjang 437,29 kilometer yang tersebar di sejumlah kabupaten di Pulau Flores.

Di Kabupaten Manggarai Barat, ruas yang masuk rencana penanganan melalui pekerjaan rekonstruksi dan rehabilitasi meliputi Simpang Nggorang–Simpang Terang sepanjang 32,90 kilometer, Simpang Terang–Simpang Noa sepanjang 23,40 kilometer, serta Simpang Noa–Wontong sepanjang 25,20 kilometer.

Di Kabupaten Manggarai terdapat ruas Nggalak–Kendindi sepanjang 30,30 kilometer dan Reo–Wae Gongger sepanjang 0,60 kilometer.

Selanjutnya, di Kabupaten Manggarai Timur mencakup ruas Wae Gongger–Pota sepanjang 46,30 kilometer dan Pota–Labuan Kelambu sepanjang 35 kilometer.

Di Kabupaten Ngada, rencana penanganan meliputi Labuan Kelambu–Riung sepanjang 25,06 kilometer dan Riung–Lengkosambi sepanjang 17,90 kilometer.

Sementara di Kabupaten Nagekeo, terdapat ruas Ngolonio–Danga sepanjang 18,80 kilometer, Marapokot–Aeramo sepanjang 6,66 kilometer, serta Aeramo–Kaburea sepanjang 34,50 kilometer.

Untuk Kabupaten Ende, ruas yang direncanakan ditangani meliputi Kaburea–Ranakolo sepanjang 37,24 kilometer dan Maurole–Koro sepanjang 41,15 kilometer.

Di Kabupaten Sikka terdapat ruas Koro–Maumere sepanjang 36,58 kilometer dan Nupangamli–Mudajebak sepanjang 25,70 kilometer.

Strategis untuk Ekonomi dan Mitigasi Bencana

Bagi Pemerintah Provinsi NTT, pembangunan Jalur Pantura Flores bukan hanya berkaitan dengan konektivitas, tetapi juga memiliki nilai strategis untuk memperkuat perekonomian sekaligus ketahanan wilayah terhadap bencana.

Pengalaman penanganan gempa Flores pada 15 Agustus 2026 menunjukkan pentingnya jalur alternatif untuk mendukung mobilisasi personel, distribusi logistik dan bantuan kepada masyarakat terdampak.

Ketika akses darat terganggu, mobilisasi bantuan harus mengandalkan jalur udara maupun laut yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau sejumlah wilayah dengan kondisi geografis sulit.

Dengan terbukanya Jalur Pantura Flores, akses menuju kawasan produksi, sentra ekonomi, wilayah perikanan dan destinasi pariwisata di bagian utara Flores diharapkan semakin mudah.

Konektivitas yang lebih baik juga akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan masyarakat menuju pasar serta membuka peluang pertumbuhan destinasi wisata di sepanjang pesisir utara Flores.

Gagasan membuka jalur utara Flores sendiri bukan merupakan cita-cita baru. Menurut Melki, rencana tersebut telah menjadi impian sejak era Gubernur NTT Ben Mboi.

Kini, melalui usulan Gubernur Melki kepada Presiden Prabowo, pembangunan Jalur Pantura Flores kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Persetujuan Presiden dan arahan kepada Menteri PU menjadi langkah awal untuk mendorong rencana tersebut masuk dalam tahapan perencanaan dan pembangunan.

Pemerintah Provinsi NTT berharap tindak lanjut pemerintah pusat dapat segera diwujudkan sehingga Jalur Pantura Flores tidak hanya menjadi jalur alternatif saat bencana, tetapi juga menjadi penggerak konektivitas, pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Flores.(*)