Gubernur NTT Dorong Relaksasi Kredit bagi Korban Gempa Flores

Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong lembaga keuangan memberikan relaksasi atau penyesuaian kewajiban kredit bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak gempa Flores.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memulihkan kegiatan usaha yang terganggu akibat bencana.

“Selain itu, berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat dan pelaku usaha terdampak perlu dipersiapkan, termasuk bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan modal usaha mikro,” kata Melki dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Perekonomian Daerah ke-VII yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Strategi Pemulihan Ekonomi Pascagempa Flores di Hotel Harper Kupang, Jumat (4/9/2026).

Gubernur Melki mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT perlu berkoordinasi dengan lembaga keuangan untuk memberikan ruang relaksasi atau penyesuaian kewajiban kredit bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak bencana.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemulihan ekonomi yang harus segera dirumuskan bersama, mengingat gempa Flores tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

“Gempa Flores tidak hanya meninggalkan duka mendalam dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memberikan guncangan nyata pada stabilitas ekonomi kita. Daratan Flores sendiri adalah salah satu roda penggerak utama perekonomian NTT dan ketika jalur logistik terputus, lahan pertanian rusak, dan aktivitas pasar terganggu, dampaknya langsung terasa pada supply chain di seluruh wilayah NTT,” ujarnya.

Antisipasi Inflasi dan Perlambatan Ekonomi

Melki menegaskan, terdapat dua tantangan besar yang harus diantisipasi bersama pada masa tanggap darurat dan pascagempa Flores, yakni potensi peningkatan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam paparannya, ia menyampaikan inflasi NTT pada Agustus 2026 tercatat sebesar 2,59 persen secara tahunan (year-on-year), meningkat dibandingkan inflasi Juli 2026 sebesar 2,43 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1 persen.

Menurut Melki, dampak bencana terhadap jalur distribusi dan pasokan komoditas pangan harus menjadi perhatian serius. Gangguan distribusi dapat memicu kelangkaan barang dan meningkatkan harga kebutuhan masyarakat apabila tidak segera diintervensi.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT akan terus mendorong kelancaran distribusi barang dan menjaga ketersediaan komoditas agar tekanan terhadap harga tidak semakin membebani daya beli masyarakat.

Selain inflasi, tantangan lainnya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi NTT di tengah dampak bencana. Ekonomi NTT pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 5,01 persen secara year-on-year. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,38 persen, sementara struktur perekonomian NTT masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi 29,40 persen.

Sepanjang 2026, pertumbuhan ekonomi NTT diproyeksikan berada pada kisaran 4,94 hingga 5,54 persen. Namun, dampak gempa Flores berpotensi menekan sejumlah sektor produktif yang selama ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Gubernur Melki mengatakan, keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, terutama akses jalan, jembatan dan jalur distribusi logistik di Flores.

Percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk optimalisasi jalur logistik laut, diharapkan mampu mempercepat kembali pergerakan ekonomi masyarakat.

“Apabila proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai harapan, target pertumbuhan ekonomi NTT pada kisaran 4,9 hingga 5,1 persen masih dapat dijaga. Namun, seluruh pihak harus bekerja bersama agar perlambatan sektor-sektor produktif akibat bencana tidak semakin menekan target pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.

Pendataan Kerusakan dan Pemulihan Modal Usaha

Gubernur Melki menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT tidak dapat bekerja sendiri dalam memitigasi dampak ekonomi pada masa tanggap darurat dan pascagempa Flores.

Melalui forum tersebut, ia mengajak Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, instansi vertikal, akademisi, praktisi ekonomi, dunia usaha, perbankan serta pemerintah kabupaten untuk bersama-sama melahirkan rumusan kebijakan yang konkret, taktis dan dapat segera diterapkan.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus memastikan forum ini menghasilkan rumusan yang konkret dan aplikatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak,” tegasnya.

Menurut Gubernur Melki, langkah pertama yang harus diperkuat adalah penanganan tanggap darurat dan pemulihan ekonomi secara cepat. Pendataan kerusakan terhadap aset UMKM, pasar tradisional dan sektor informal harus segera dilakukan secara menyeluruh.

Selain relaksasi kredit, berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat dan pelaku usaha terdampak juga perlu dipersiapkan, termasuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan modal usaha mikro.

Menghidupkan Kembali UMKM dan Ekonomi Rakyat

Pada tahap rehabilitasi, Gubernur Melki menekankan pentingnya penguatan kembali sektor UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat.

Pendampingan usaha, pelatihan pengelolaan keuangan dalam situasi pascabencana, serta pemanfaatan pemasaran digital menjadi beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu pelaku usaha kembali bangkit.

Akses terhadap modal dengan skema yang lebih ringan juga perlu menjadi perhatian, termasuk dukungan peralatan kerja bagi petani, nelayan dan pelaku usaha kecil.

Gubernur Melki menegaskan, proses pemulihan pascagempa harus menjadi momentum untuk membangun sistem ekonomi yang lebih tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana.

Diversifikasi ekonomi, pengembangan keterampilan baru bagi masyarakat, serta penguatan perlindungan terhadap risiko usaha perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Menurutnya, mitigasi risiko ekonomi juga perlu diperkuat melalui berbagai instrumen, termasuk pengembangan perlindungan usaha bagi pelaku ekonomi kecil serta penerapan standar bangunan yang lebih aman terhadap ancaman bencana.

Seluruh upaya tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media.

“Kita harus mampu mengubah tantangan bencana ini menjadi momentum untuk membangun sistem ekonomi NTT yang lebih tangguh dan resilien terhadap ancaman bencana di masa depan,” ujar Gubernur Melki.

Ia berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan melalui rapat koordinasi dan FGD tersebut dapat menjadi peta jalan bersama dalam membangun kembali kehidupan ekonomi masyarakat terdampak dan ekonomi NTT pada umumnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo, pimpinan perbankan dan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT serta insan pers. (*)