Pemprov NTT Percepat Pembangunan Huntap bagi Penyintas Erupsi Lewotobi

MAUMERE — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur. Penyelesaian administrasi pertanahan, pembangunan fasilitas dasar, dan pemulihan mata pencaharian menjadi perhatian utama agar masyarakat tidak terlalu lama hidup dalam ketidakpastian.

Dorongan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur di Kantor Bank NTT Cabang Sikka, Jalan El Tari, Maumere, Senin (7/9/2026) malam. Rapat ini mengawali rangkaian kegiatan Gubernur berkantor di Pulau Flores selama sepekan.

Rapat dihadiri Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Turut hadir Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT Benyamin Nahak, Kepala Dinas Pertanian Joaz Bily Oemboe Wanda, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Selfi H. Nange, Plt. Kepala Bapperida Theresia Maria Florensia, Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Yohanes Abrianto Kore, serta Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Stefania T. Boro.

Percepatan Tiga Lokasi Huntap

Sejak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki pada akhir Desember 2024, sebanyak enam desa di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang terdampak. Dari total 2.310 kepala keluarga (KK) terdampak, sebanyak 238 KK memilih relokasi mandiri. Masyarakat lainnya direncanakan mendapatkan penanganan melalui pembangunan kawasan hunian tetap.

Pembangunan Huntap melalui skema relokasi terpadu direncanakan di tiga lokasi di Kecamatan Titehena, yakni Kuhe di Desa Konga serta Todo dan Walang di Desa Lewolaga. Ketiga lokasi tersebut memiliki luas total sekitar 52,98 hektare.

Lokasi Kuhe seluas 5 hektare merupakan lokasi dengan progres pengadaan tanah paling maju. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi, sementara proses selanjutnya adalah sertifikasi tanah dan penyelesaian administrasi pertanahan.

Di lokasi Todo seluas 25,98 hektare, tahapan identifikasi, inventarisasi, dan pengumuman telah dilakukan. Proses selanjutnya adalah penilaian serta penghitungan biaya ganti kerugian. Sementara itu, lokasi Walang seluas 22 hektare masih berada dalam tahap persiapan administrasi pertanahan.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menargetkan pembangunan 244 unit rumah di Kuhe pada tahun ini. Karena itu, Gubernur Melki menegaskan pentingnya percepatan seluruh tahapan agar pembangunan fisik Huntap dapat segera berjalan.

“Ini kita harus kerja cepat. Dari sisi pertanahan harus segera diselesaikan, karena pembangunan rumah dan fasilitas pendukungnya tidak boleh terus tertahan oleh persoalan administrasi,” tegas Gubernur.

Huntap Harus Menjadi Kawasan Kehidupan Baru

Gubernur menegaskan, pembangunan Huntap tidak boleh dipahami semata-mata sebagai pembangunan rumah. Kawasan relokasi harus dipersiapkan sebagai kawasan kehidupan baru yang dilengkapi akses jalan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, rumah ibadah, serta sarana pendukung kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.

“Kita tidak boleh hanya fokus membangun rumah. Setelah masyarakat pindah, mereka harus bisa hidup dengan baik. Karena itu pendidikan, kesehatan, air bersih, jalan dan mata pencaharian masyarakat harus dipikirkan sejak awal,” ujar Gubernur.

Kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, embung kecil, dan sumber air bersih diminta segera didata secara lengkap untuk dikoordinasikan dan diperjuangkan bersama kepada Pemerintah Pusat.

Penanganan pascabencana di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang harus dilakukan secara terpadu, mencakup perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih, infrastruktur, serta pemulihan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

Pendidikan dan Kesehatan Tetap Berjalan

Wakil Bupati Flores Timur Ignatius Boli Uran menjelaskan, pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat terdampak tetap berjalan di kawasan hunian sementara.

Pemerintah Provinsi NTT juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak penyintas erupsi. Kebijakan pembebasan iuran pendidikan bagi siswa SMA dan SMK negeri penyintas erupsi telah dikeluarkan melalui kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pendanaan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB yang mengatur prinsip subsidi silang dan pembebasan biaya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu serta kelompok yang mengalami kondisi khusus, termasuk korban bencana.

Meski pelayanan pendidikan tetap berjalan, sejumlah fasilitas pendidikan di wilayah terdampak mengalami kerusakan dan masih membutuhkan penanganan. Perhatian juga diberikan kepada sekolah-sekolah swasta yang menghadapi tantangan pembiayaan operasional dan tenaga pendidik.

Pemerintah Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan terus mendata dan mengoordinasikan kebutuhan rehabilitasi fasilitas pendidikan agar seluruh anak terdampak tetap memperoleh hak pendidikan secara layak.

Antisipasi Musim Hujan dan Pemulihan Ekonomi

Menjelang musim hujan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyampaikan perlunya langkah preventif untuk melindungi masyarakat yang masih berada di hunian sementara. Ancaman banjir dan lahar dingin menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi melalui mitigasi dan kesiapan infrastruktur.

Selain pembangunan hunian dan fasilitas dasar, rapat juga membahas pemulihan ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat terdampak menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Pemerintah Provinsi NTT akan mendukung pemulihan melalui bantuan pertanian, pengembangan mata pencaharian, dan kemungkinan dukungan sewa lahan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah akan melihat peluang pengembangan mata pencaharian, terutama bagi warga yang kini berada di kawasan dekat pesisir. Pemulihan ekonomi juga akan memperhatikan UMKM terdampak dan berbagai kemungkinan dukungan, termasuk relaksasi kredit sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Perhatian khusus diberikan kepada perempuan kepala keluarga dan kelompok rentan lainnya. Pembangunan kawasan relokasi diarahkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat secara menyeluruh, dengan mengintegrasikan kebutuhan pangan, pengembangan ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan warga.

Selain relokasi terpadu, pembangunan Huntap melalui skema relokasi mandiri juga terus berjalan. Pada Tahap I, tercatat pembangunan delapan unit rumah di sejumlah desa. Tiga unit telah selesai 100 persen, sementara lima unit lainnya masih dalam berbagai tahapan pembangunan.

Pemulihan Harus Berjalan Bersama

Wakil Bupati Flores Timur menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Gubernur NTT beserta jajaran Pemerintah Provinsi NTT.

“Kami berterima kasih atas perhatian Pak Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi NTT. Pertemuan ini juga mengingatkan kami bahwa penanganan tidak boleh hanya berfokus pada Huntap, tetapi juga harus mempersiapkan fasilitas dan kehidupan masyarakat setelah mereka direlokasi,” ujar Ignatius.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berupaya maksimal menangani masyarakat terdampak dan berharap dukungan Pemerintah Provinsi NTT dapat mempercepat berbagai kebutuhan yang masih harus diselesaikan.

Menutup rapat koordinasi, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus bekerja bersama untuk memastikan proses pemulihan masyarakat terdampak Lewotobi berjalan lebih cepat dan terukur.

“Kita harus pastikan masyarakat tidak terlalu lama hidup dalam ketidakpastian. Semua yang menjadi kewenangan kita, baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, harus kita kerjakan bersama-sama. Kita percepat Huntapnya, kita siapkan fasilitasnya, dan yang paling penting, kita bantu masyarakat untuk kembali membangun kehidupannya,” tegas Gubernur.

Menurut Gubernur, pembangunan Huntap harus menjadi pintu masuk bagi pemulihan yang lebih besar. Pemerintah tidak hanya berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang aman, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sumber penghidupan yang berkelanjutan.

“Kita ingin masyarakat yang terdampak bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka harus benar-benar memiliki kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru dan lebih baik. Karena itu, semua sektor harus bergerak bersama,” pungkas Gubernur.(*)